badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan serta pertanggungjawaban website garansi kesehatan warga (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) selama 33 provinsi seluruh indonesia.
bpk mengambil kesimpulan adanya kelemahan yang signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo di jakarta, selasa.
hadi menyampaikan, kelemahan tersebut diantara lain belum adanya database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data warga miskin tidak diselenggarakan dengan baik dan keberadaan perbedaan data warga miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terkandung risiko masyarakat miskin belum membeli pelayanan kesehatan tidak perlu bayar karena tak tercakup pada web jamkesmas juga jamkesda.
selain tersebut ada penyaluran, pencairan, penggunaan juga pertanggungjawaban dana jamkesmas dan belum pas melalui pedoman pelaksanaan jamkesmas pada 2010 dan 2011, ujarnya.
Lainnya: Melangsingkan Badan - Obat Pelangsing - Menurunkan Berat Badan - Melangsingkan Badan
menurut dia, kelemahan tersebut bisa menganggu tujuan program jamkesmas serta jamkesda untuk mengikuti hak masyarakat miskin yang tidak dapat, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h juga uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk terkait pelayanan kesehatan penduduk dalam beberapa properti sakit milik pemerintah serta mendapatkan adanya ketidakefisienan di keuntungan perbekalan farmasi serta standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan daripada 66 properti sakit dan diperiksa, hanya Salah satu rsud dan telah efektif selama membuatkan pelayanan obat pada instalasi farmasi, papar hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi yang tak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan juga pendistribusian perbekalan farmasi yang belum memenuhi lokasi setiap tahapan.
selain itu, masih ada sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, serta rawat jalan dan tidak sesuai standar oleh karenanya pelayanan tak optimal, katanya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, tidak berbahaya, efisien dan terjangkau sehingga properti sakit umum harus berbenah supaya memperbaiki pelayanan melalui lebih efektif.
dengan itulah, sudah semestinya tidak banyak masyarakat dan tidak bisa dilayani dengan bagus oleh properti sakit, khususnya properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data kemarin, pemerintah sudah mempunyai sebanyak 627 unit properti sakit di seluruh indonesia.