gubernur dki jakarta joko widodo menyatakan enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria dan akrab disapa jokowi itu mengatakan bahwa, penandatanganan surat itu tidak masuk akal.
ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek dan dilakukan badan usaha milik negara (bumn) yang tak memerlukan tanda tangan presiden ri agar dapat menggunakan anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. manakala gitu maka dirut bumd saja, papar jokowi pada balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Jasa Cuci Sofa Profesional
- Jual Macam-macam Aksesoris Korea
- Jasa Cuci Sofa Di Jakarta
- Grosir Aksesoris Korea
jokowi menungkapkan bahwa yang seharusnya menandatangani surat tersebut adalah pihak dan menggunakan dana anggaran segera yaitu, direktur utama pt. mrt jakarta dibuat konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau saya dan tanda tangan, berarti saya harus ngawasi seluruh tiap detik, menit, produk. kayak enggak ada kerjaan saja aku, katanya.
penolakannya supaya menandatangani surat tersebut, lanjutnya, serta dijadikan jenis preventif jika pembangun mrt mengerjakan penyelewengan dalam penggunaan dana.
kalau diselewengkan, aku serta dan mesti tanggungjawab, katanya.
sptjm adalah salah Salah satu persyaratan dan diminta oleh menteri keuangan agar bagian pemprov dki mampu mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.