ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah mesti menggandeng perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) selama membeli kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki merupakan mitra dan tidak keliru diajak berbicara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk urusan pekerja migran sebab mereka dan benar-benar tahu keadaan dalam lapangan, mulai daripada berangkat sampai hingga pada luar negeri, kata mahfud selama jakarta, jumat.
dia mengemukakan hal tersebut dalan forum silaturahmi ketua umum dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) dengan koordinator presidium majelis nasional kahmi dan dengan tema menyebabkan kebijakan pemerintah ke arah cuaca upaya-upaya dan kondusif terhadap jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya membeli pjtki merupakan pihak dari proses pelayanan juga perlindungan kepada kaum pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh sebab tersebut, tutur dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan usaha dan akses yang luas terhadap keterlibatan pjtki dengan objek wisata memperbaiki nilai sistem supaya pekerja migran, mulai dari perekrutan, pendidikan serta pelatihan, perlindungan dalam selama luar negeri, sampai melalui pemulangan.
maka pjtki harus benar-benar dibuat mitra pada seluruh proses kebijakan, bukan sebagai objek, katanya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai kiranya dalam ini mutu kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penempatan serta perlindungan terhadap pekerja migran baru belum maksimal sehingga masih belum mampu diaplikasikan selama penanganan urusan-urusan pekerja migran.
pernyataan itu dia beritahukan untuk tanggapan atas keluhan daripada bagian apjati dan menyimpan bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki dijadikan mitra dalam mencari kebijakan, padahal pjtki adalah bagian yang paling berperan selama lapangan di menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan selama pembuatan kebijakan oleh pemerintah padahal kami yang adalah pelaksana selama lapangan. seharusnya kami merupakan partner pemerintah, papar sekjen apjati idris zaini.
kami harap ada kebijakan dan menyertakan pjtki sebagai partner pemerintah. jangan manakala banyak keberhasilan serta prestasi pemerintah yang menerima, namun manakala ada masalah dengan pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan kiranya bagian pjtki sebenarnya kerap berhasil melaksanakan masalah-masalah para pekerja migran di luar negeri, termasuk kasus hukum melalui pendekatan informal, dimana cara tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan cara yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita itu lemah selama luar negeri sehingga cenderung besar agar melindungi kaum pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji terhadap apjati untuk mengatakan aspirasi tersebut kepada pemerintah supaya dilakukan pembicaraan untuk menciptakan kebijakan yang bisa mendorong cuaca usaha yang kondusif terhadap jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, setelah berbagai masukan ini aku sampaikan terhadap pemerintah, kta mau membahas dulu supaya mencari kenal apakah sudah sesuai ataupun masih banyak yang perlu diperbaiki, ujar mahfud.